Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026 kepada seluruh jajaran Korps Adhyaksa dalam peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia, Rabu, 2 September 2026. Amanat tersebut disampaikan dalam upacara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan. Burhanuddin menegaskan bahwa tujuh perintah itu bukan sekadar instruksi administratif, melainkan panduan moral dan profesional yang harus dihayati dalam setiap langkah pengabdian insan Kejaksaan.

Isi perintah tahun ini menempatkan integritas, hati nurani, kehormatan institusi, kolaborasi, kesederhanaan, hingga kepekaan terhadap perkembangan masyarakat sebagai perhatian utama. pedoman kerja insan Adhyaksa tahun 2026, amanat Jaksa Agung pada Harlah Kejaksaan, dan integritas penegakan hukum Kejaksaan RI menjadi tiga tema yang kuat dalam arahan tersebut. Kejaksaan juga diminta tetap mendukung Asta Cita dan program prioritas pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya.

Disampaikan Saat Hari Lahir Ke 81 Kejaksaan RI

Tujuh perintah tersebut disampaikan bertepatan dengan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI. Peringatan berlangsung pada 2 September 2026 dan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kembali semangat pengabdian Korps Adhyaksa. Jaksa Agung mengingatkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum sehingga setiap aparatnya mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat.

Melalui 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026, Burhanuddin ingin memberikan arah yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Pesan tersebut tidak berhenti pada aspek penanganan perkara, tetapi turut menyentuh perilaku, keteladanan, hubungan dengan masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan merespons perubahan hukum.

Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2026

Berikut inti tujuh perintah yang disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI. Rumusan yang sama juga dipublikasikan oleh jajaran Kejaksaan di berbagai daerah setelah amanat serentak tersebut.

1. Terapkan nilai ketuhanan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
2. Kembalikan kehormatan serta marwah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberi manfaat dan keadilan.
3. Dukung Asta Cita serta program prioritas dan direktif Presiden sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan.
4. Gunakan hati nurani secara profesional dengan menjunjung kebenaran dan keadilan.
5. Bangun sinergi harmonis dan kolaborasi produktif dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
6. Junjung kesederhanaan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari sebagai bentuk integritas dan keteladanan.
7. Tingkatkan kepekaan terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum serta bertindak cepat dan tepat menghadapi perubahan situasi.

Nilai Ketuhanan Menjadi Perintah Pertama

Perintah pertama memberikan perhatian pada nilai ketuhanan dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan. Pesan ini menempatkan tanggung jawab moral sebagai salah satu dasar pekerjaan aparat Kejaksaan, terutama ketika kewenangan yang dimiliki dapat berpengaruh langsung terhadap proses hukum maupun kehidupan seseorang.

Dalam konteks pedoman kerja insan Adhyaksa tahun 2026, nilai tersebut dapat dipahami sebagai pengingat bahwa pelaksanaan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur. Aparat juga dituntut mempunyai tanggung jawab etis ketika menggunakan kewenangan yang diberikan negara.

Marwah Kejaksaan Harus Dikembalikan

Perintah kedua menyoroti kehormatan dan marwah institusi. Jaksa Agung meminta jajarannya mengembalikan posisi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mampu memberikan manfaat sekaligus keadilan kepada masyarakat. Pesan ini berkaitan erat dengan pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Burhanuddin bahkan memberikan peringatan tegas agar insan Adhyaksa tidak meminta maupun menerima sesuatu dengan membawa nama institusi. Menurutnya, tindakan sekecil apa pun yang mencederai integritas dapat berdampak terhadap martabat Kejaksaan yang selama ini dijaga.

Kejaksaan Diminta Mendukung Asta Cita

Perintah ketiga mengarahkan seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita serta menyukseskan program prioritas maupun direktif Presiden sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan. Tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dukungan tersebut tentunya berada dalam koridor kewenangan institusi. Dalam 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026, Kejaksaan diarahkan agar kebijakan dan langkah strategis penegakan hukum dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional tanpa meninggalkan prinsip profesionalitas dan keadilan.

Hati Nurani Harus Menjadi Dasar Penegakan Hukum

Penggunaan hati nurani menjadi pesan penting pada perintah keempat. Insan Adhyaksa diminta melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pesan Jaksa Agung agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, adil, profesional dan humanis.

Integritas penegakan hukum Kejaksaan RI dengan demikian tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan perkara. Cara kewenangan digunakan, pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kemampuan melihat rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat juga mempunyai peranan penting.

Sinergi Antarlembaga Harus Semakin Kuat

Perintah kelima menekankan pembangunan sinergi harmonis dan kolaborasi produktif antara Kejaksaan dengan kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan. Penegakan hukum memang sering kali membutuhkan koordinasi banyak institusi, terutama dalam perkara yang mempunyai dimensi lintas sektor.

Kolaborasi juga diperlukan ketika Kejaksaan menjalankan berbagai fungsi yang dimilikinya. Karena itu, koordinasi tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas lain yang menjadi kewenangan institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesederhanaan Jadi Cerminan Integritas Jaksa

Pesan yang cukup menonjol terdapat pada perintah keenam. Jaksa Agung meminta seluruh jajaran menjunjung tinggi kesederhanaan ketika bertugas maupun bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan disebut sebagai cerminan integritas sekaligus keteladanan insan Adhyaksa.

Perintah tersebut menunjukkan bahwa amanat Jaksa Agung pada Harlah Kejaksaan tidak hanya mengatur bagaimana aparat bekerja di kantor. Perilaku di luar lingkungan pekerjaan juga menjadi perhatian karena setiap jaksa maupun pegawai membawa identitas dan citra institusi ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Kejaksaan Harus Peka terhadap Perubahan Masyarakat

Perintah ketujuh meminta jajaran meningkatkan kepekaan terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Aparat Kejaksaan diharapkan mampu bertindak secara cepat dan tepat ketika menghadapi perubahan situasi.

Kebutuhan tersebut semakin penting ketika persoalan hukum terus berkembang mengikuti perubahan sosial, teknologi dan ekonomi. 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026 pada akhirnya mendorong aparat agar tidak bekerja secara kaku, tetapi mampu memahami perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan kepastian hukum.

Integritas Disebut sebagai Harga Mati

Dalam rangkaian peringatan Harlah ke-81, pesan mengenai integritas mendapatkan penekanan besar. Jajaran Kejaksaan diingatkan bahwa setiap insan Adhyaksa merupakan cerminan institusi sehingga profesionalitas, etika, kehormatan dan kesederhanaan harus dijaga. Publik tidak hanya menilai institusi berdasarkan kebijakan pusat, tetapi juga berdasarkan perilaku aparat yang mereka temui sehari-hari.

Nilai Tri Krama Adhyaksa, yakni Satya, Adhi dan Wicaksana, juga kembali menjadi landasan. Prinsip tersebut berkaitan dengan kesetiaan dan kejujuran, kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan, serta kebijaksanaan dalam bertutur maupun bertindak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Perintah 2026 Berbeda dari Tujuh Perintah Tahun 2025

Penting dicatat bahwa 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026 berbeda dengan rumusan tahun 2025. Perintah tahun lalu antara lain membahas kesatuan berdasarkan Tri Krama Adhyaksa, pemberantasan korupsi, penguatan peran sentral Kejaksaan, budaya kerja kolaboratif, penerapan KUHP baru, pembentukan insan Adhyaksa, serta keseimbangan hukum positif dengan nilai keadilan masyarakat.

Sementara rumusan yang diumumkan pada 2 September 2026 memberikan penekanan lebih langsung terhadap nilai ketuhanan, pemulihan marwah institusi, hati nurani, kolaborasi, kesederhanaan dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Karena itu, daftar 2025 yang masih ditemukan di sejumlah situs Kejaksaan tidak seharusnya disamakan dengan tujuh perintah terbaru yang disampaikan pada Harlah ke-81.

7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026 menjadi pedoman moral dan profesional terbaru bagi seluruh insan Adhyaksa. Perintah tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI di Jakarta, 2 September 2026. Isinya memberikan penekanan besar pada nilai ketuhanan, kehormatan institusi, dukungan terhadap program nasional, hati nurani, kolaborasi, kesederhanaan dan kepekaan terhadap perkembangan masyarakat.

Pesan utama yang muncul adalah bahwa kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kewenangan dan prosedur. Integritas pribadi, keteladanan serta kemampuan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat turut menentukan kepercayaan publik. Karena itu, tujuh perintah tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai amanat seremonial Harlah, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas jajaran Kejaksaan sehari-hari.

FAQ

Kapan 7 Perintah Harian Jaksa Agung 2026 disampaikan?
Tujuh perintah tersebut disampaikan pada Rabu, 2 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia.

Siapa yang menyampaikan tujuh perintah tersebut?
Perintah harian disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin kepada seluruh jajaran insan Adhyaksa.

Apa tujuan 7 Perintah Harian Jaksa Agung?
Jaksa Agung menjelaskannya sebagai panduan moral dan profesional yang perlu dihayati serta diamalkan dalam setiap langkah pengabdian, bukan sekadar instruksi administratif.

Apa pesan utama dalam perintah harian tahun 2026?
Pesannya mencakup nilai ketuhanan, pemulihan marwah Kejaksaan, dukungan Asta Cita, penggunaan hati nurani, sinergi antarlembaga, kesederhanaan dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat.

Apakah 7 Perintah Harian 2026 sama dengan tahun 2025?
Tidak. Rumusan yang disampaikan pada Harlah Kejaksaan 2 September 2026 berbeda dari tujuh perintah tahun 2025, meskipun keduanya sama-sama menjadi pedoman bagi jajaran Kejaksaan.